Macet : Kebijakan atau Kesadaran??

Jalanan macet kerap membuat jengah orang yang melintasinya. Berbagai aneka raut muka dan karakter nampak jelas dijalan raya, menggumam, menggerutu bahkan hingga mengumpat-ngumpat. Namun, siapa yang akan disalahkan sebagai penyebab kemaceta tersebut? Sopir truk atu bis? Secara konstruksi truk dan bis menghabiskan jatah lebar jalan. Sopir taxi atau mikrolet? Lantaran sering kebut-kebutan dan berhenti mendadak sebodoh teuing demi permintaan penumpang. Pengendara motor? Karena jumlahnya yang paling banyak di jalanan terlebih di kota Surabaya, dan sering kali pengemudinya ngawur, nyelip-nyelip tidak karuan (termasuk saya…. Hhehe). Lampu lalu lintas? Lantaran waktu pemberhentian yang cukup lama, bahkan lebih dari 60 detik. Dan ini yang membuat mayoritas pengguna jalanan menggerutu. Atau bahkan Mr. Policeman yang kurang kompeten.

Permasalahan kemacetan hingga saat ini belum mendapat penanganan yang signifikan. Pemerintah justru menambah ruas jalan atau tol kota sebagai solusi. Namun, saya rasa kurang efektif. Penambahan ruas jalan atau tol kota justru sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Selain itu, solusi tersebut hanya berdampak pada percepatan mobilisasi trasportasi yang melintasi saja.

Kian hari kita saksikan jumlah kendaraan yang berjubel dijalanan, berebut untuk mencapai garis finish tujuan masing-masing kian meningkat. sehingga tidak heran jika kemacetan tak bisa kita pungkiri. Andai saja ada perbaikan infrastruktur transportasi umum dan peningkatan fasilitasnya mungkin masyarakat cenderung memilih transportasi umum sebagai alternatif. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran dan andil penuh dalam pencanangan kebijakan penggunaan transportasi umum. Disamping itu, menurut saya akan lebih efektif jika ada pembatasan komoditas impor kendaraan pribadi sehingga jumlah pemakaian masing-masing keluarga terbatasi. Berefleksi dari Negara Tirai Bambu Jepang, Negara tersebut merupakan produsen utama yang mengeksport mobil ke Indonesia. Namun, di Jepang justru ada kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan motor setiap harinya. Jika hal tersebut diaplikasikan di Indonesia mungkin akan mengurangi jumlah kemacetan, emisi gas yang dikeluarkan pun akan berkurang mengingat isu global warming saat ini. Pencanangan kebijakan ini tentu akan berjalan dengan baik jika ada penyadaran dan kesadarn masyarakat. Kemudian, difollow up- dengan pengawasan dan controlling dari badan yang terkait demi proses yang berkelanjutan.